.webp)
"Harusnya di-cross check dulu ke pemerintah Indonesia. Seharusnya, klarifikasi dari pemerintah Indonesia bisa dimuat dalam 1 halaman yang sama. Jadi check and balance," kata Djoko.
Hal ini disampaikan Djoko di kantor Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2011).
Menurut dia, semua yang ditulis dalam artikel tersebut tidak benar. "Itu keabsahannya juga tidak benar," ujarnya.
Djoko mengatakan, pemerintah sudah melayangkan protes kepada Duta Besar AS. "Tadi, Menlu sudah memanggil Duta Besar AS. Itu informasi yang belum digodok, masih mentah. Kita minta klarifikasi dan kejelasan," papar mantan Panglima TNI ini.
Selain itu, lanjut Djoko, pemerintah akan menyampaikan hak jawab kita lewat Dubes di Canberra.
Sumbernya dari mana Pak? "Sumbernya bocoran dari Wikileaks, itu juga bocoran dari Kedubes AS. Informasi itu kan bebas tergantung kita menyikapinya, harus diolah dan kita sudah protes, dan direspons. Yang penting kalau dapat info dicek dulu," kata Djoko.
(aan/ken)
