Ibas Nilai Berita The Age Sesat & Cemarkan Nama Baik

Jakarta - Berdasar kawat Wikileaks, The Age membeberkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden SBY. Sekjen DPP Partai Demokrat yang juga putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menilai  berita itu sesat dan mencemarkan nama baik.

"Kita menyayangkan sekali. Itu sesat, mengarah pada fitnah, pencemaran nama baik kepada pribadi maupun institusi," ujar Ibas kepada detikcom lewat sambungan telepon, Jumat (11/3/2011).

Ditambahkan dia, Menlu sebaiknya memberi protes keras ke Dubes AS di Jakarta. Dia juga meminta Dubes AS untuk memberikan klarifikasi atas berita itu, agar tidak memperkeruh suasana.

Ibas mengaku, tidak habis pikir mengapa artikel yang menurutnya berasal dari dokumen yang tidak jelas dan tanpa konfirmasi itu bisa dimuat oleh media di Australia.

Seperti diketahui, koran The Age edisi 11 Maret 2011 menulis artikel yang menjadi headline berjudul 'Yudhoyono Abused Power', berdasar informasi kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta dengan Washington, yang dibocorkan Wikileaks.

Menlu Marty Natalegawa pada Jumat ini memanggil Dubes Amerika Serikat Scott Marciel terkait pemberitaan media Australia tentang Presiden SBY. "Kami pemerintah Indonesia memanggil Dubes AS mengenai pemberitaan dalam The Sydney Morning Herald dan The Age. Kami pemerintah memyampaikan protes keras," kata Marty di Kantor Kemlu.

Menurut Marty, kandungan informasi yang terdapat di kedua koran Australia terebut tidak berdasar, tidak faktual dan tidak masuk akal. Selain protes, pemerintah juga akan meminta klarifikasi AS atas berita di Sydney Morning Herald dan The Age tersebut.

Sementara itu Dubes AS Marciel menyebut publikasi tersebut tidak bertanggung jawab. Dipaparkan dia, laporan di lapangan yang akan dilaporkan ke Washington adalah dalam bentuk apa adanya dan biasanya laporan masih mentah dan bersifat prematur. Umumnya laporan belum lengkap.

Dia menegaskan, laporan tersebut tidak mengekspresikan kebijakan maupun putusan akhir dari kebijakan. Laporan itu juga tidak bisa dijadikan bukti yang benar. Dokumen tersebut pun tidak bisa dilihat berdiri sendiri atau mewakili sikap pemerintah AS.

(lrn/vit)