SBY Perlu Beri Penjelasan Detil Evaluasi Koalisi ke Mitranya

Jakarta - Manuver akrobatik rentan dilakukan anggota partai koalisi selain Golkar dan PKS. Hal terjadi apabila SBY tidak memberikan penjelasan detil soal evaluasi koalisi ke mitranya.

"Terutama kepada Demokrat dan mitra koalisi. Saya yakin ada kekecewaan. Kalau tidak
ada penjelasan termasuk apa sanksi yang akan diberikan pada Golkar dan PKS, maka akan berbuntut pada manuver akrobatik dari PPP, PKB dan PAN karena insentif loyalitas tidak didapat," ujar Manager Public Affairs Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (10/3/2011).

Dia menambahkan, jika evaluasi koalisi berbuntut pada reshuffle, setidaknya ada harapan untuk merealisasikan kursi kabinet yang bertambah bagi mitra yang setia. Apalagi sekarang kepercayaan antara mitra koalisi dengan Golkar dan PKS sudah berkurang.

"Kalau tidak dapat penjelasan yang memadai kenapa Golkar dan PKS dipertahankan tanpa sanksi, bukan tidak mungkin yang lain akan meniru langkah Golkar dan PKS. Ini jadi preseden untuk bermanuver juga," tutur pria berkacamata ini.

Menurutnya, ketiga partai mitra Demokrat di koalisi akan dirugikan citranya sebagai partai yang tidak kritis. Selain itu tidak ada tambahan jatah menteri sebagai imbalan kesetiaan mereka.

"Kalau sudah terlanjur memimpikan kursinya bertambah di kabinet maka akan kecewa berat. Kalau buat Demokrat sendiri tentu tidak berpengaruh karena SBY kan ketua dewan pembina," imbuh Burhanuddin.

Sudah dua minggu masalah koalisi ini menyedot perhatian publik. Karena itu sudah seharusnya masalah ini segera diselesaikan.

"Jangan sampai ini dibiarkan di tengah kesulitan dan persoalan penting yang seharusnya mendapat perhatian. Contohnya saja perda pelarangan aktivitas Ahmadiyah, krisis pangan. Itu jauh lebih penting," tambah pria berkacamata ini.

Dia mengingatkan agar SBY tidak terlalu reaktif dengan menyampaikan pidato saat situasi sedang gonjang-ganjing. "Kalau belum matang benar rencananya, jangan dulu disampaikan ke publik, tahan diri," lanjut dia.

Burhanuddin beperndapat, kekritisan anggota partai koalisi di DPR merupakan bagian dari meningkatkan posisi tawar. Sedangkan di sisi yang lain, SBY memakai ancaman reshuffle. Sehingga kedua pihak saling gertak sambal.

"Kalau reshuffle berdasarkan kinerja, saya kira sudah sejak lama dilakukan karena banyak yang rapornya merah. Ini reshuffle malah jadi amunisi politik," ucap Burhanuddin.

Saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (10/3/2011), SBY menyampaikan dirinya sedang bekerja untuk menata kembali koalisi yang ada. SBY juga telah melakukan evaluasi selama 1.5 tahun ini tentang koalisi.

SBY mengaku dirinya mendapatkan pandangan usulan dan rekomendasi dari berbagai kalangan. Dia pun berkesimpulan koalisi harus dibenahi dan ditata kembali. Namun menurut dia, pembenahan dan penataan kembali sesungguhnya tidak luar biasa.

(vit/fay)