PKB Minta Jatah Tim Hukum di Kabinet Wiranto

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bantah meminta jatah 5 menteri dan 2 menko kepada Golkar atas imbalan mendukung duet Wiranto-Gus Solah dalam pemilihan presiden 5 Juli mendatang. Namun PKB mengakui ingin memiliki tanggung jawab penuh dalam bidang hukum pada kabinet mendatang.Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum PKB Alwi Shihab, kepada wartawan usai menghadiri acara ulang tahun ke-32 personil band Dewa, Ahmad Dhani di HotelShangri-la, Jakarta, Kamis (27/5/2004) malam."Kita tidak membicarakan power sharing dalam hal kursi, port folio maupun posisi dalam kabinet, melainkan apa kontribusi kita dalam pembentukan pemerintahan yang akan datang. Tapi memang kita menginginkan tanggung jawab penuh dalam tim hukum," kata Alwi.Apa tim hukum tersebut termasuk departemen kehakiman, jaksa agung?."Tidak, kita tidak bicara soal itu (departemen)," jawab Alwi.Jadi benar minta jatah 5 orang menteri dan 2 orang menko, tanya wartawan lagi. "Itu tidak benar. Menurut anda apa PKB cukup dengan segitu (5 menteri dan 2 menko)," kata Alwi balik bertanya.Yang dikedepankan dalam koalisi ini, lanjut Alwi, adalah bagaimana supaya platform, visi dan misi kedua parpol bisa sinkron dan solid. "Itu yang kita kedepankan, selain untuk menjunjung tinggi moralitas, pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum," demikian Alwi Sihab.Sementara, dalam acara yang sama, calon presiden Partai Golkar, Wiranto juga membantah, adanya pembagian jatah kabinet sebagai konsekuensi dukungan dari PKB. "Jaman sekarang tidak ada jatah-jatahan. Nggak ada pembagian kabinet, kabinet kok dibagi-bagi," kata Wiranto singkat. (mar/)