Menurut Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), silang pendapat dalam Setgab boleh saja terjadi. Bahkan anggota Setgab juga bisa mengkritik kebijakan pemerintah.
"Setgab adalah forum untuk membahas masalah yang perlu dikonsolidasikan. Bukan forum untuk membungkam demokrasi. Jadi tidak harus sama pandangannya, ada saat tertentu, di mana partai bisa mengkritisi pemerintah," ujar SDA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, latar belakang terbentuknya Setgab yang dimotori oleh Demokrat terjadi usai hak angket kasus Century. Dimana saat itu PDIP, Golkar, PKS dan juga PPP bersepakat untuk adanya hak angket Century, sedangkan Demokrat Cs menolaknya.
Adanya perbedaan pendapat di kelompok partai koalisi tersebut kemudian mendorong lahirnya Setgab yang berusaha membahas setiap permasalahan yang timbul.
"Nah dalam kasus hak angket mafia pajak kemarin rupanya masih ada perbedaan pendapat. Artinya itu belum ada satu pemahaman mengenai hak angket ini," terang Menteri Agama ini.
Terkait sikap Presiden yang melunak terhadap Golkar dengan tidak memberi sanksi atas perbedaan pendapat soal hak angket mafia pajak, SDA enggan berkomentar.
"PPP tidak dalam posisi berkomentar, penilaian itu ada sepenuhnya pada SBY," imbuhnya.
(her/mad)











































