Dipo: Kelompok Minoritas Juga Harus Mematuhi Konstitusi

Jakarta - Kelompok minoritas, khususnya yang memiliki perbedaan pendapat, agama dan keyakinan dilindungi oleh konstitusi. Hanya saja, selama ini sebagian kelompok minoritas dianggap lebih menuntut agar kelompok mayoritas untuk menghormati konstitusi, padahal kelompok minoritas saat ini tidak memahami kelompok mayoritas yang juga dilindungi konstitusi.

"Jadi ini harus berimbang, semua harus mematuhi konstitusi. Kalau kelompok mayoritas diminta mematuhi konstitusi. Ya, ini harus berimbang dan kelmpok minoritas juga harus mematuhi UUD 1945 dan SKB tiga menteri itu. Jangan hanya kelompok mayoritas diminta memahami, tapi kelompok minoritas tdak mau memahami. Ini yang saya ingatkan kepada Tokoh Lintas Agama, yang selalu membela kelompok
Ahmadiyah itu," kata Seskab Dipo Alam di Jakarta, Rabu (9/3/2011) sore.

Hal itu diungkapkan Dipo terkait bantahan Tokoh Lintas Agama yang dituding telah memainkan kontroversi Ahamadiyah segingga membuat situasi gaduh dan mempolitisir keadaan, Selasa (8/3/2011) kemarin. Malah tokoh lintas agama balik menuding Seskab menyatakan hal itu sebagai peralihan isu kasus mafia peradilan, kasus Century dan lain-lain.

Dipo menyatakan, selama ini para tokoh lintas agama selalu berbicara agara kelompok minoritas dilindungi sesuai konstitusi yang ada. Bahkan tokoh lintas agama selalu menyatakan pemerintah telah membiarkan tindak kekerasan, pemerintah telah menyalahi konstitusi, telah melakukan deviasi atau bias konstitusi.

"Kita ini tidak buta poltik, tapi perkataan-perkataan itu nanti ujungnya pada kata pelanggaran konstitusi dan arahnya kita tahu semua yang ujung-ujungnya meminta pemakzulan," tegas Dipo.

Oleh karena itu, Dipo kembali mengatakan, apa yang dilakukan Tokoh Lintas Agama ini bukanlah lagi menjadi gerakan moral murni, tapi sudah mengarah kepada gerakan politik. Konflik antara Jamaah Ahmdiyah dan ummat Islam lainnya, lanjut mantan aktivis tahun 1970-an ini, hanya satu dua kasus saja, hanya saja ini digiring seperti meluas dan pemerintah dituding melakukan pembiaran atas tindakan kekerasan itu.

Sebelumnya Seskab Dipo Alam pada Minggu (6/3/2011) menilai sejumlah Tokh Lintas Agama memainkan kontroversi Ahmadiyah agar situasi gaduh. Seharusnya para tokoh itu justru membina dan mengatur umatnya masing-masing untuk bersikap toleran, bukan malah mempolitisir dan memperkeruh keadaan.

(zal/mad)