Bila Golkar-PKS Tetap di Koalisi, Harus Ada Reposisi

Jakarta - Bila memang Presiden SBY memutuskan Golkar-PKS tetap jadi bagian Setgab Koalisi dan tidak ada reshuffle kabinet, PD tidak akan menentangnya. Namun perlu reposisi dalam lingkup koalisi sebagai sinyal positif bagi mitra koalisi yang kompak dan memegang teguh komitmen.

Demikian tanggapan politisi senior PD, Amir Syamsuddin, mengenai perngumuman Mensesneg Sudi Silalahi bhwa tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Tanggapan disampaikannya dalam pembicaraan telepon, Selasa (8/3/2011).

"Reposisi di Setgab layak dipertimbangkan terutama sekali untuk bisa mengirim sinyal positif bagi rekan-rekan koalisi yang kompak dan setia," tegas Amir.

Amir tidak menjelaskan secara rinci, reposisi bagaimana yang seharusnya dilakukan. Tapi apa pun juga bentuknya, tindakan itu harus bisa dipahami para mitra koalisi yang terbukti loyal dan setia sebagai bentuk sanksi yang pantas bagi parpol yang telah menyalahi kesepakatan koalisi.

"Reshuffle kabinet itu tidak identik dengan sanksi," sambungnya.

Kesepakatan antara Presiden SBY dengan Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (dan kemungkinan PKS -red) memang sangat rawan dipahami secara keliru dan bahkan mungkin juga menimbulkan kekecewaan. Tapi sepanjang ada alasan logis untuk kepentingan bangsa dan negara, PD pasti akan mendukungnya.

"Walau rumit dan sulit untuk dimengerti, kalau itu sudah dianggap keputusan terbaik, silakan saja dijalankan," ujar praktisi hukum ini.

Lebih lanjut dia mengingatkan agar 'maaf' yang diberikan Presiden SBY tidak disalahgunakan. Jangan pula dua mitra koalisi yang kerap membuat manuver politik melemahkan Setgab Koalisi itu tidak lantas jumawa lalu mengulangi perbuatannya.

"Kami harapkan mereka tidak salah membuat kakulasi seakan di atas angin dan lebih didengarkan oleh SBY. Kalau itu yang ada di benak mereka, sudah pasti mereka keliru," wanti Amir.


(lh/mad)