Gerindra Nilai Ekonomi Kerakyatan yang Utama, Koalisi Bukan Patokan

Jakarta - Gerindra tidak mempermasalahkan posisinya di dalam maupun di luar koalisi pemerintahan. Bagi partai besutan Prabowo ini, program ekonomi kerakyatannya adalah harga mati.

"Buat kami, di dalam maupun di luar koalisi tidak masalah. Yang penting ekonomi kerakyatan bisa dijalankan oleh pemerintah," ujar anggota fraksi Gerindra Martin Hutabarat kepada wartawan di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Kursi BUMN dan Menteri Pertanian yang disebut-sebut akan diberikan pada Gerindra, hanya salah satu cara untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan tersebut. Gerindra pun siap bila presiden SBY mempercayakannya pada Gerindra ataupun tidak sama sekali.

Gerindra juga mengaku siap membantu agar sistem presidensial yang sekarang bisa efektif menjalankan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

"Tidak ada masalah bila toh kursi menteri pertanian yang pernah ditawarkan tidak jadi diberikan kepada Gerindra. Tetapi tentu kita berharap agar ekonomi kerakyatan dapat terwujud untuk kesejahteraan rakyat," terang anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra ini.

Martin menilai peran Menteri Pertanian sangat penting untuk ekonomi kerakyatan. Hal ini untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan partai berlambang kepala Garuda ini.

"Kita ingin lahan pertanian diperluas, agar kita bisa mengurangi impor pangan dan membuka lapangan pekerjaan baru. Masa tiap tahun kita impor kedelai, gula, garam, jagung, beras, dan sebagainya yang besarnya hampir 150 milyar sehari. Kita harusnya malu," terangnya.

Di mata Gerindra, kursi Menteri BUMN juga penting bagi sektor pertanian karena menyangkut industri pupuk dan Bulog, yang berkaitan dengan nasib petani.

"Kita juga tidak sepakat pemerintah menjual aset-aset BUMN yang strategis seperti Krakatau Steel. Harusnya BUMN-BUMN kita dikelola dengan baik untuk menjadi motor penggerak pembangunan bukan malah dijual." imbuhnya.

(her/ndr)