Pemerintahan Tinggal 3,5 Tahun, SBY Harus Abaikan Citra

Jakarta - Pemerintahan Presiden SBY selama dua periode akan berakhir 3,5 tahun lagi. Di tengah waktu yang tak lama lagi itu, SBY seharusnya bekerja 'lurus' demi kesejahteraan rakyat dengan mengabaikan pencitraan dirinya.

"Harusnya SBY yang tidak akan maju lagi, dan tidak meng-endorse siapapun, tidak lagi menjaga citra. Kalau itu dilakukan, masyarakat pasti akan memberikan apresiasi," kata Wakil ketua DPR Pramono Anung

Hal itu dikatakan Pramono dalam diskusi 'Pemerintahan Tanpa Negawaran' yang digelar oleh Megawati Institute, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (9/3/2011). Hadir juga sebagai pembicara pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti.

Menurut Pram, sapaan akrabnya, saat ini setiap tindakan politik SBY selalu didasarkan pada perhitungan citra, kenyamanan dan keamanan politiknya ketimbang pada apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini tampak dari hiruk pikuk soal reshuffle yang akhirnya berujung antiklimaks.

"Sudahlah ini sudah menyedot energi, bangsa ini menjadi kontra produktif. Harusnya presiden yang dipilih 60,8 persen menggunakan momentumnya. Saya yakin rakyat memberi dukungan, dan PDI Perjuangan juga akan memberikan dukungan jika untuk kepentingan rakyat banyak," kata Pram.

Sedang Ikrar mencatat, mulai dari Oktober 2010 hingga Maret ini bangsa ini disibuki oleh isu reshuffle kabinet yang seakan tiada henti. Hal sepatutnya tidak perlu diributkan karena selain menguras energi, presiden punya hak penuh untuk merombak jajaran pembantunya.

"Kalau mau dilakukan reshuffle, nggak usah ribut-ribut juga bisa dilakukan," kata Ikrar.

(lrn/ndr)