Negarawan Tak Muncul karena Pemimpin Berhitung Politik

Jakarta - Kian hari makin sulit ditemukan pemimpin dan tokoh yang mempunyai jiwa negarawan. Dalam mengambil sebuah kebijakan, pemimpin selalu berhitung secara politik, apakah kebijakan itu didukung mayoritas atau tidak. Akhirnya, hak minoritas yang seharusnya dilindungi oleh negara menjadi terabaikan.

Demikian benang merah dalam diskusi 'Pemerintahan Tanpa Negawaran' yang digelar oleh Megawati Institute, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (9/3/2011). Hadir dalam pembicara Wakil Ketua DPR dari FPDIP Pramono Anung dan pengamat dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti.

Pramono mencontohkan, dalam kasus Ahmadiyah, kepala daerah yang ingin maju lagi, mengeluarkan aturan yang melarang kegiatan Ahmadiyah dengan perhitungan akan didukung oleh mayoritas rakyat pada pemilihan berikutnya.

"Ini membahayakan bagi republik. Bahwa tugas negara seharusnya memenuhi hak konstitusional semua warga negara," kata Pramono.

Menurut dia, saat ini pemimpin-pemimpin politik sudah berpikir menuju satu panggung besar yakni Pemilu 2014. Tidak adanya tokoh yang menonjol saat ini, membuat pemimpin berlomba-lomba untuk meraih simpati mayoritas agar didukung pada saatnya nanti.

"Orang sekarang berpikir sederhana 'Ahmadiyah cuma 400 ribu kok, tidak banyak'. Dan parpol yang melakukan itu. Seharusnya tanggung jawab negara memberikan perlindungan," jelas dia.

Ikrar mengatakan, pemimpin harus melakukan tindakan yang keras dan tegas untuk melindungi orang-orang yang termarjinalisasi. Tujuan berdirinya negara adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang seseorang atau sekelompok orang terharap yang lain.

"Kalau pemimpin tidak punya empati kepada mereka termarginalisasi, kita pantas bertanya apakah ciri kenegarawanan itu masih dimiliki apa nggak?" katanya.

(lrn/gun)