"Seharusnya dibalas, dipenuhi atau tidak permintaanya. Kalau tidak dibalas, ya wajar kalau Gerindra marah. Ibaratnya seperti ditanya mau makan nggak, ketika dijawab mau, makanan malah ditarik," ujar pengamat politik dari UI, Prof Iberamsjah dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (9/3/2011).
Dia berpendapat, dengan menggantung Gerindra, sama artinya SBY tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin. Apapun hasilnya, seharusnya SBY segera memberikan jawaban atas surat dari Gerindra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, SBY tidak berni mengambil keputusan untuk memberikan sanksi kepada dua partai koalisi yang 'membangkang'. Bahkan dia tidak yakin reshuffle akan dilakukan SBY sebagai bentuk sanksi.
"SBY ini selalu ketakutan, selalu cemas, ragu, tidak tahu kenapa. Tidak ada yang bisa jawab ini selain dirinya sendiri," lanjut dia.
Disampaikan Iberamsjah, jika terus menerus peragu dan tidak tegas seperti ini maka citra Demokrat sebagai partai yang menjadi kendaraan SBY perlahan akan hancur. Akan semakin banyak rakyat yang tidak lagi memilih Demokrat.
Meskipun bagi rakyat koalisi atau tidak bukanlah sesuatu yang substansial? "Koalisi yang ada ini kan hanya koalisi bohongan. Koalisi pelangi, koalisi lapis legit yang dibagi-bagi, karena tidak berdasar kompetensi. Kalau begini tidak akan ada hasil. 3,5 tahun lagi hanya menunggu godot," ucap Iberamsjah.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Gerindra, Martin Hutabarat menyampaikan, komunikasi antara Gerindra dan SBY terkait koalisi hingga kini mandek. Namun Gerindra tetap pada permintaannya bila diajak koalisi, maka Menteri BUMN dan Pertanian adalah mas kawinnya. Di mata Gerindra, kursi Menteri BUMN juga penting bagi sektor pertanian karena menyangkut industri pupuk dan Bulog.
(vit/fay)











































