PAN: Harus Ada Reward & Punishment di Koalisi

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak kontrak koalisi diperbaiki. Kontrak koalisi harus mengatur reward and punishment yang tegas.

"Bagaimana memperbaiki komitmen koalisi. Ada kontrak baru yang tidak ada celah abu-abunya. Sangat detil, memuat punishment lebih detail dan tidak bisa diinterpretasikan lain," ujar Ketua Fraksi PAN DPR, Tjatur Sapto Edy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Tjatur berharap di kontrak politik yang baru ada sanksi tegas terhadap anggota koalisi yang membangkang. Sehingga kejadian angket mafia pajak tidak terulang.

"Punishment-nya sampai pencopotan menteri, tergantung tingkat case-nya, agar tidak bisa lagi nanti mengatakan ini kerjasama dengan SBY bukan koalisi yang lain," kata Tjatur.

Terkait eksistensi Golkar dan PKS di koalisi PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY. PAN mempercayakan diberlakukannya punishment kepada kedua partai ini oleh Presiden SBY.

"Kita serahkan sepenuhnya ke Presiden, tidak ambil bagian dalam dorong mendorong. Reward and punishment tentu ada," tuturnya.

(van/gun)