Setgab Koalisi Sebaiknya Punya Juru Bicara Resmi

Jakarta - Kisruh internal Setgab Koalisi tidak lepas dari simpang siur pernyataan para politisi partai politik anggotanya. Agar pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat tidak lagi simpang siur dan  disesuaikan agenda parpol terkait, sebaiknya Setgab Koalisi menunjuk seorang juru bicara resmi.

"Penyampaian pernyataan resmi Setgab Koalisi diatur melalui seorang juru bicara yang disepakati bersama," usul Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, kepada detikcom, Rabu (9/3/2011).

Pernyataannya di atas merupakan usulan untuk perbaikan dan meningkatkan efektivitas Setgab Koalisi pasca kisruh aksi mbalelo PKS dan Golkar. Perbaikan yang tidak kalah penting adalah perbaikan pola hubungan sehingga terbangun kesetaraan antar parpol anggota.

Caranya dengan menggelar pertemuan berkala yang melibatkan pimpinan partai dan anggota DPR pada jenjang yang berbeda sehingga arus informasi tidak selalu instruktif (top-down), namun bisa juga bottom-up (aspiratif). 

Agar misinya lebih terarah dan terbuka, maka Setgab Koalisi harus menyepakati dan mengumumkan program tahunannya kepada masyarakat. Seperti RUU yang jadi target untuk diselesaikan dan program yang jadi prioritas pemerintah serta isu-isu strategis lainnya.

Perumuskan kebijakan dilakukan secara demokratis dan tetap ada ruang bagi perdebatan internal, namun hasilnya harus mengikat kepada setiap anggota koalisi baik yang duduk dalam pemerintah maupun parlemen. 

"Koalisi jangan hanya jadi power sharing, tapi harus jadi ideas sharing. Setiap pengambilan keputusan atas sikap Setgab  Koalisi, anggota koalisi harus diwakili langsung ketua umum parpol dan atau ketua fraksi," tambah Bima.

"Pakta politik itu bersifat mengikat. Jika ada kesepakatan yang dilanggar, parpol bersangkutan harus bersedia keluar dari koalisi," tegas dia.

(lh/nrl)