Ruhut: Sanksi Untuk Golkar & PKS Berupa Rolling Menteri

Jakarta - Jubir Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul tetap yakin jika Golkar dan PKS akan dijatuhi sanksi karena membangkang dari kontrak koalisi. Jika tetap dipertahankan di koalisi, kemungkinan menteri dari 2 partai ini posisinya akan di-rolling.

"Kami yakin pasti ada sanksi untuk Golkar dan PKS. Kalau menterinya di-rolling apa itu bukan sanksi namanya, kemungkinan seperti itu," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Hal ini disampaikan Ruhut menanggapi pesimistis sejumlah pihak terkait efektifitas evaluasi koalisi. Utamanya, setelah Golkar dipastikan tetap bertahan di koalisi.

Namun Ruhut tidak menjelaskan secara rinci tentang rolling yang dia maksud. Apakah pergantian posisi sesama menteri, ataukan pergeseran posisi menteri dari parpol yang sama.

Ruhut mengatakan, sanksi untuk Golkar dan PKS diperlukan agar kedua partai tidak lagi mengingkari kesepakatan partai koalisi. Sebab, koalisi dibangun untuk mendukung kebijakan pemerintah.

"Kita tidak mau ada yang menggunting dalam lipatan apalagi sampai menusuk dari belakang," ucap Ruhut.

Selain sanksi itu, Ruhut menilai, diperlukan evaluasi kontrak koalisi. Ia meyakini pertemuan antara Presiden SBY dengan Ketum Golkar Aburizal Bakrie sudah membahas masalah itu.

"Kaitan dengan kontrak tersebut saya rasa pertemuan kemarin itu dibicarakan kaitan ke depan perlu direvisi," tandasnya.

(van/gun)