"PDIP tidak mau dijadikan bemper untuk menakut-nakuti partai koalisi," keluh Wakil Ketua DPR dari fraksi PDIP, Pramono Anung, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Pram menuturkan, komunikasi PDIP dengan PD seharusnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Karena di luar koalisi pun PDIP bisa mendukung kebijaksanaan pemerintah jika pro rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pram lalu menyarankan Presiden SBY lebih memikirkan kesejahteraan rakyat. Utamanya kinerja konkret pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.
"Sebaiknya Presiden SBY memperbaiki kesejahteraan masyarakat daripada memikirkan koalisinya," saran Pram.
Kepada politisi PD yang selalu mewacanakan evaluasi koalisi dan reshuffle kabinet, Pram menyarankan agar mengatur nafsu kekuasaannya. "Ini warning bagi para politisi untuk tidak mempertontonkan hal yang justru tidak kontraproduktif. Pasti rakyat menilai," tegas Pram.
Lalu bagaimana nasib tawaran masuk koalisi? "Itu masa lalu," tuturnya.
(van/nik)










































