Pasca Pertemuan Ical-SBY, PAN Minta Kontrak Koalisi Diperbarui

Jakarta - Pertemuan Aburizal Bakrie (Ical) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan Golkar tetap berada di koalisi. Namun, PAN mengusulkan agar dibuat kontrak koalisi baru agar lebih kuat dari sebelumnya.

"Kita hormati tentunya kesepakatan mereka. Namun kalau tidak ada evaluasi dalam bentuk penguatan komitmen, kita khawatir ke depan akan ada pola yang sama. Sebaiknya kesepakatan lisan ini ditindaklanjuti melalui kesepakatan formal dalam bentuk kontrak koalisi yang baru," kata Bima kepada detikcom, Selasa (8/3/2011).

Hal itu diperlukan karena selama ini tidak ada mekanisme pembuatan keputusan yang akan disepakati. Sehingga seolah-olah Setgab hanya sebuah formalitas tanpa substansi. Menurutnya aturan yang perlu diperjelas adalah aturan main dalam merumuskan keputusan agar perdebatan bisa dinamis baik di dalam maupun di luar Setgab.

Kata Bima, ruang bagi kritisme dan perbedaan perspektif partai ada sebelum kebijakan disepakati. Namun setelah diputuskan semua anggota parpol koalisi wajib melaksanakannya.

Seperti diketahui, ketika hak usul angket pajak digulirkan beberapa waktu lalu, hanya ada 2 partai dari pihak koalisi yang mendukung hak angket tersebut, yaitu PG dan PKS. Sementara itu, Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN menolak hak tersebut. Berbedanya keputusan tersebut membuat posisi PG dan PKS terancam keluar dari koalisi. Meski begitu, SBY memastikan Golkar tetap pada koalisi dan tidak melakukan reshuffle terhadap menteri yang berasal dari Golkar.

Namun mengenai perlu tidaknya tindakan pendisiplinan atas 'kenakalan' Golkar selama ini, Bima mengatakan sanksi tetap perlu ada. Meski rumusannya tidak berarti pengurangan jatah kursi di pemerintah.

"Bisa saja dalam bentuk lain, itu domain Pak SBY. Ganjil kalau tidak ada sanksi sama sekali," imbuhnya.

(feb/ape)