Meski Tetap di Koalisi, Golkar Perlu Diberi Sanksi

Jakarta - Meski tercapai kesepakatan Golkar akan tetap berada di dalam Setgab Koalisi, namun perlu tindakan pendislipinan atas 'kenakalannya' selama ini. Tanpa ada sanksi tegas, maka kesepakatan SBY-Ical sore ini bisa berdampak sangat buruk bagi soliditas Setgab Koalisi di 3,5 tahun ke depan.

"Setidaknya evaluasi koalisi komprehensif yang menjadi solusi jangka pendek meningkatkan efektivitas pemerintah," ujar Burhanudin Muhtadi, kepada detikcom, Selasa (8/3/2011).

Menurut pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini, bila tidak ada evaluasi berupa hukuman terhadap parpol yang dianggap duri dalam daging koalisi akan memunculkan konflik parah di internal koalisi. Bagaimana pun saat ini tingkat kepercayaan politisi PD, PAN, PKB dan PPP kepada koleganya dari PKS-Golkar sudah berada pada titik terendah.

"Bahaya jika tidak ada sanksi. Partai yang loyal bisa demotivasi sebab tak mendapatkan insentif yang seharusnya mereka dapatkan. Bukan tak mungkin PKB, PAN atau PPP meneladani Golkar-PKS di kemudian hari," papar Burhanudin.

Dampak negatif terbesar justru menimpa internal PD, para kadernya bisa saja mengalami demoralisasi. Mereka diam-diam akan menilai bahwa SBY lebih percaya Golkar dan PKS dibanding kepada Anas Urbaningrum dan elit lain PD yang belakangan sudah kehilangan kesabaran terhadap akrobat politik dan aksi silat lidah politik mitra koalisi di parlemen.

"SBY bisa dicap sebagai pemimpin penakut karena menarik kembali pernyataan yang disampaikan pekan lalu," wanti Muhtadi.

(lh/vit)