Surat Tak Dibalas SBY, Gerindra akan Jadi Oposisi Kritis

Jakarta - Perwakilan SBY ternyata sempat menemui Prabowo untuk mengajak Gerindra masuk koalisi. Ajakan ini lalu dibalas dengan pengajuan syarat melalui surat tertulis. Namun, surat itu hingga sekarang tak dibalas SBY. Gerindra pun siap jadi oposisi kritis.

"Sampai sekarang syarat itu sudah kita sampaikan secara tertulis kepada Presiden dan belum ada respon. Kita akan tetap sebagai partai merdeka yang mandiri dan bebas pengaruh kekuasaan. Gerindra tak mau berpihak dan tetap mendorong ekonomi kerakyatan," terang Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).
 
Muzani lalu menceritakan awal mula terbukanya peluang Gerindra masuk koalisi. Wacana itu pertama kali terbuka karena pendekatan PD terhadap Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

"Pada saat rakernas HKTI Pak Prabowo ditemui oleh Jafar Hafsah (Ketua FPD DPR) membicarakan kemungkinan kalau Gerindra masuk koalisi pemerintahan. Pak Prabowo diajak komunikasi, memang Jafar Hafsah bukan utusan resmi Pak SBY itu inisiatif beliau sebagai Ketua FPD DPR," beber Muzani.

Tak selang beberapa waktu, SBY secara langsung mengirimkan perwakilannya menemui Prabowo. Kali ini ada langkah serius dari SBY karenanya Gerindra pun menjawab dengan surat resmi berupa prasyarat.

"Sehari kemudian Pak Prabowo ditemui orangnya Pak SBY. Orang ini mengatakan bahwa mau mengajak Gerindra ke dalam koalisi pemerintah. Dasar itulah Pak Prabowo memanggil kami, apakah tawaran ini diterima atau tidak," terang Muzani.

Karena itulah, Gerindra mengusulkan dua posisi penting di pemerintahan. Namun syarat itu hingga kini belum dijawab Presiden SBY.

"Dari situ karena kita merasa tidak dominan maka kita menginginkan dua hal yakni penguatan BUMN sebagai basis perekonomian nasional dan pertanian sebagai penyangga pangan nasional. Itu yang kita sampaikan lebih lanjut dalam bentuk surat," tandasnya.

Dengan tidak adanya balasan SBY, Gerindra yakin jika isu reshuffle dan evaluasi koalisi hanya digunakan Presiden SBY untuk mengembalikan komitmen partai koalisi.

"Kami berkesimpulan reshuffle ini menjadi sebuah instrumen yang didengungkan pihak kekuasaan untuk menguji loyalitas parpol peserta koalisi. Kalau itu maksudnya presiden sudah mendapatkan rekomitmen baru partai koalisi yang dua pekan ini kendor," terang Muzani.

Namun Muzani mengatakan, Gerindra tidak merasa dipermainkan oleh Presiden SBY. Gerindra siap kembali menjadi partai yang mandiri karena hingga hari ini memang Presiden belum memberikan jawaban terhadap persyaratan yang diajukan Gerindra.

(van/gun)