Demokrat Heran PKS Melunak

Jakarta - Partai Demokrat (PD) meragukan sikap politik PKS yang cenderung melunak menjelang keputusan Presiden SBY terkait evaluasi koalisi. PD berharap PKS tidak sedang berusaha mempertahankan posisi sejumlah menterinya di pemerintahan.

"Kenapa baru sekarang PKS melunak? kan katanya PKS sudah siap menjadi oposisi," keluh Wasekjen PD, Saan Mustopa.

Hal ini disampaikan Saan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2011). Pernyataan Saan ini menaggapi sikap politik PKS yang berbalik arah meminta konsolidasi koalisi.

Menurut Saan, perubahan sikap PKS ini layak dicurigai. Sebab belakangan ini pernyataan PKS sangat keras ditujukan kepada pemerintah. Padahal PKS sebagai partai koalisi seharusnya mendukung semua kebijakan pemerintah.

"Kan katanya PKS sudah siap dengan oposisi. Ketika PKS bersiap menjadi oposisi dan ada perubahan menjelang bertemu Presiden SBY itu berubah 180 derajat," sindir Saan.

Demokrat pun berharap Presiden SBY tidak melihat perubahan sikap PKS ini. PD meyakini ada kepentingan politik dibalik perubahan sikap PKS.

"Mudah-mudahan sikap melunak PKS bukan sebagai siasat politik untuk mengamankan posisinya dari evaluasi ini," tutur Saan.

Presiden SBY pun diminta tetap mengambil tindakan konkret terkait evaluasi koalisi. "Pak SBY sangat bijak dan penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah sikap secara mendalam dan tepat. PD meyakini keputusan beliau akan mewakili dan menjawab keresahan anggota koalisi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal menuturkan perubahan sikap PKS. Mustafa menuturkan bahwa PKS menginginkan rekonsolidasi koalisi. Menurut PKS konflik di internal koalisi tak perlu dibawa sampai perombakan koalisi ataupun reshuffle kabinet.

Sumber detikcom di internal Partai Golkar menuturkan perubahan sikap PKS ini karena Presiden SBY memberikan penawaran istimewa. Sumber tersebut menuturkan Presiden SBY tidak akan membuang PKS keluar koalisi karena belum ada kepastian PDIP dan Gerindra masuk koalisi. Selanjutnya PKS akan dipaksa menandatangani kontrak politik baru yang memungkinkan anggota koalisi keluar dengan sendirinya jika melanggar kontrak politik.

(van/ndr)