"Secara resmi tidak ada tawaran. Saya sebagai Sekjen nggak pernah ada perintah dan nggak pernah ada rapat membahas itu," ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Selasa (8/3/2011).
Tjahjo menuturkan, PDIP tak mau ikut mencampuri dapur evaluasi koalisi yang sedang dilakukan Presiden SBY. Evaluasi koalisi adalah urusan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan jika PDIP juga tidak mau dijadikan pemain pengganti di tengah evaluasi koalisi. PDIP enggan terlibat permainan politik partai lainnya.
"Posisi partai kami jelas, kami ingin berkoalisi dengan rakyat. Soal Presiden mau keluarkan partai lain itu hak Presiden. Kami hanya mengingatkan pemerintahan ini presidensiil bukan pemerintahan koalisi sepenuhnya di tangan presiden," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) bersikeras menarik perhatian PDIP agar mau dipinangnya. Bahkan disebut-sebut, jika PDIP menerima lamaran, maka PD akan menawarkan posisi menteri sosial, menteri BUMN dan menko kesra.
"Demokrat melihat pos ekonomi kerakyatan di Kementerian Sosial, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat sangat cocok diserahkan kepada PDIP yang bervisi pada kerakyatan," sebut Ketua Bidang Keuangan DPP PD Ihsan Modjo.
(van/gun)











































