"DPR harus menyosialisasikan pembangunan gedung itu. Apa alasan utama pembangunannya, apa hanya karena membutuhkan ruangan untuk 5 tenaga ahli?" kata Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandi saat dihubungi, Selasa (8/3/2011).
Ronald menjelaskan, sejak awal pembangunan gedung, DPR selalu berubah-ubah alasan. Yang pertama disebarkan kepada publik gedung DPR miring dan perlu diganti gedung baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian dimunculkan alasan selanjutnya yakni membutuhkan ruangan lebih banyak untuk staf ahli. Selain itu juga ada alasan demi kinerja lebih baik.
"Logika mana yang dipakai untuk pengadaan gedung baru harus dijelaskan. Perlu dilihat juga dengan kerja sekarang saja ketidakhadiran di rapat dan juga penuntasan program legislasi yang tak selesai," imbuhnya.
Belum lagi penyelesaian di tingkat fraksi. Bukankah pimpinan DPR menegaskan kalau ada fraksi yang tidak setuju pembangunan gedung akan ditunda?
"Masa sidang lalu Gerindra pernah menolak, dan ini mesti dibuka oleh pimpinan. Harus dijelaskan secara jelas ke publik," tuturnya.
Sebelumnya PDIP juga secara tegas meminta agar pembangunan gedung DPR ditunda.
(ndr/asy)










































