PKS Siap Tantang Kebijakan Pembatasan Premium

Jakarta - Ancaman evaluasi koalisi tak membuat sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR melunak. PKS siap berbeda pendapat dengan pemerintah terkait kebijakan pembatasan premium.

"Yang jelas kita akan mendengar pemaparan Menteri BUMN di Komisi VII, pemerintah akan membuat konsep, yang jelas konsep yang diajukan pemerintah harus melindungi rakyat kecil yang menderita," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

PKS akan melihat implementasi pembatasan premium. Jika pemaparan pemerintah terkait mekanismenya tidak konkret, justru akan mempersulit masyarakat.

"Yang kedua melihat manajemen impementasi saat ini misalnya tabung gas. Apalagi BBM lebih rawan lagi. Manajemen sekarang saja amburadul bagaimana dengan kebijakan yang lebih rentan lagi," kritik Mustafa.

Mustafa mengatakan, PKS siap meminta pengkajian ulang pembatasan BBM premium jika pemerintah tidak punya konsep konkret. PKS siap menghadapi segala resiko berbeda pendapat dengan pemerintah.

"Kita akan meminta mempertimbangkan lagi. Semestinya kebijakan BBM ini kalau belum matang sebaiknya ditunda dulu. Apalagi di bulan Juni secara moneter rawan inflasi," terangnya.

(van/gun)