"Dalam desakan reshuffle kabinet pastilah ada kepentingan elit Demokrat untuk menggantikan posisi menteri yang keluar," ujar Wakil Sekjen PKS, Mahduz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).
Menurut Mahfudz, keinginan untuk mengevalusi koalisi bukan berasal dari Presiden SBY, tapi karena didesak oleh elit PD. Hal ini terlihat dari lamanya keluarnya keputusan Presiden SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfudz mengatakan, jika Presiden SBY mengeluarkan 2 partai ini, maka pemerintahan akan 'menikmati' blunder politik. Karena akan kehilangan 2 partai pendukungnya.
"Elit PD sudah melempar bola panas ke Presiden yang dipaksa mengambil keputusan berat serta beresiko politik besar," terang Mahfudz.
Selain itu, jika tetap dipaksakan reshuffle, Mahfudz yakin jika akan memicu hubungan yang renggang antara pemerintahan dengan PKS dan Golkar.
"Persoalan berikut muncul terkait basis alasan reshuffle, apakah karena sikap politik terhadap usul angket mafia pajak atau karena evaluasi kinerja. Jika alasan kinerja maka tidak otomatis bisa membidik menteri dari Golkar dan PKS," jelasnya.
(van/gun)











































