KPK Harus Jadikan Tudingan Miring Sebagai Pemacu Kinerja

Jakarta - Tudingan kedekatan KPK dengan Partai Demokrat menambah panjang daftar tudingan miring yang dialamatkan kepada lembaga antikorupsi tersebut. KPK harus menjadikan tudingan miring ini sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras lagi demi tunggakan kasus-kasus korupsi yang belum juga terselesaikan.

"Ini tantangan buat KPK. KPK harus jauh lebih gigih supaya dapat membuktikan bahwa tudingan itu tidak benar," tutur Direktut Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (8/3/2011) pagi.

Pria yang akrab disapa Ucheng ini sendiri tidak percaya KPK 'bermain mata' dengan Partai Demokrat dalam mengusut kasus-kasus korupsi. Menurut Zaenal, kadar kesulitan suatu kasus berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu dia meminta agar setiap kasus jangan dipolitisir.

"Prosesnya memang memakan waktu. Artinya tantangan untuk pemberantasan korupsi itu tinggi. Diperlukan kerja yang luar biasa," papar Zaenal.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya ada tujuh kasus yang masih macet dan berlarut-larut di KPK. Sebagian di antaranya berhubungan dengan politisi Demokrat.

"Ada misalnya kasus dugaan suap dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di
Indonesia Timur, yang diduga melibatkan Jhonny Allen (Waketum Demokrat," kata peneliti ICW Adnan Topan Husodo saat jumpa pers di kantornya, Jl Kalibata Raya,
Senin (7/3/2011).

Adnan juga mengungkapkan kasus lain yang berhubungan dengan politisi Demokrat yakni pengadaan di Depsos. Nama anggota FPD Amrun Daulay disebut-sebut terlibat dalam kasus yang juga menyeret mantan Mensos Bachtiar Chamsyah ini.

"Ini tidak jelas kasusnya. Kepala daerah yang melibatkan partai Demokrat juga. KPK seperti gamang dalam mengambil keputusan," sambungnya.

(fjr/her)