Komisi I DPR Minta BUMN Industri Pertahanan 'Diobati'

Jakarta - Komisi I DPR meminta pemerintah mengobati Badan Usaha Milik Negera Industri Pertahanan yang mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini dilakukan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan nasional.

"Sesegera mungkin melakukan restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan agar perusahaan tersebut baik dan sehat, termasuk di antaranya Penyertaan Modal Negara," kata Ketua I DPR, Mahfudz Siddiq.

Hal itu dikatakan Mahfudz membacakan salah satu keputusan rapat kerja dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2011). Rapat dihadiri Ketua KKIP yang juga Menhan Purnomo Yusgiantoro dan jajaran KKIP yang terdiri dari beberapa menteri, Panglima TNI dan Kapolri.

Komisi juga meminta pemerintah untuk memberikan jaminan pemasaran produk-produk pertahanan dalam negeri. "Khususnya pengadaan alat pertahanan dan keamanan di TNI/Polri dan lembaga pemerintah lainnya," kata Mahfudz.

Selain itu, Komisi juga mendesak pemerintah untuk melibatkan Menteri Keuangan dan Bappenas RI dalam proses pembahasan di dalam KKIP. "Karena percuma bicara seperti ini, kalau tidak ada dananya," kata Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin.

Pemerintah juga diminta memberikan kemudahan melalui berbadai regulasi yang selama ini menghambat pengembaganan industri pertahanan dan menjamin tercapainya alih teknologi serta peningkatan penggunaan komponen lokak dalam setiap pengadaan produk pertahanan dari luar negeri.

(lrn/ndr)