Komaruddin: KPU Tak Bisa Sewenang-wenang Pecat Panwaslu

Jakarta - Ketua Panwaslu Pusat Dr.Komaruddin Hidayat menyatakan, ancaman pemecatan anggota Panwaslu oleh KPU akan mendapatkan reaksi keras apabila pemecatan itu tidak proporsional."Meskipun KPU memiliki hak, tapi tidak sewenang-wenang memecat anggota Panwaslu dari pusat hingga daerah," tegas Komar dalam talkshow Radio Ramako-detikcom, Rabu (26/5/2004).Meski begitu, Komar secara pribadi tidak keberatan dipecat. "Kita sebetulnya tidak keberatan dipecat atau diganti. Itu sah-sah aja," ungkap Komar.Ancaman pemecatan KPU itu muncul setelah KPU melakukan pertemuan dengan DPR Senin lalu. Alasannya, semua anggota Panwaslu dibentuk dan diangkat dan bertanggung jawab kepada KPU. Kinerja Panwaslu juga dinilai mengecewakan, misalnya saja kerap melaporkan temuannya ke DPR tanpa melalui KPU.MelawanKomaruddin lebih lanjut mengingatkan, jika alasan pemecatan itu tidak proporsional, Panwaslu akan melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak politik dan moralnya.Bahkan, sebenarnya Panwaslu sudah memiliki data dan langsung dilaporkan ke Mabes Polri bahwa ada anggota KPU baik di daerah maupun di pusat yang terindikasi kuat melakukan tindakan pidana."Soal siapa yang akan menjadi terpidana, itu belum tahu, terserah Mabes Polri melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Komar.Temuan pidana itu misalnya mengubah hasil suara perolehan parpol-parpol. "Tindakan ini kena ancaman pidana. Kami memiliki bukti-bukti yang valid adanya angka-angka yang diubah," terang Komar.Komar juga mengaku selama ini Panwaslu telah bekerja dengan baik. Jika ada kesalahan, sifatnya tidak mengganggu kinerja lembaga pengawas itu.BertemuMeski secara pribadi dia tidak keberatan dipecat, tapi secara kelembagan dia mengaku keberatan jika ancaman itu diwujudkan. "Itu akan menganggu pilpres. Sebab seharusnya semua institusi harus bersatu untuk menyukseskan pilpres," ungkapnya.Komar menyatakan, dibentuknya Panwaslu adalah bagian dari demokrasi. "Persoalan KPU dan Panwaslu bisa selesai jika KPU mau bertemu dengan Panwaslu dengan agenda membicarakan banyak hal," katanya.Komar juga menyayangkan sikap KPU yang pada Selasa kemarin tidak mau datang memberikan klarifikasi atas SK KPU yang dinilai menjegal Gus Dur. "Sebenarnya kalau mereka mau datang memberikan alasan, itu lebih baik," demikian Komar. (nrl/)