Dipo Minta Tokoh Agama Tidak Memperkeruh Soal Ahmadiyah

Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menilai sejumlah tokoh lintas agama memainkan kontroversi Ahmadiyah agar situasi kian gaduh. Menurutnya, mereka sebaiknya mengatur umat masing-masing untuk tetap menjaga toleransi.

"Jangan mempolitisasi dan memperkeruh keadaan, karena hal ini berpotensi melebar ke arah konflik horisontal," kata Dipo Alam ketika dihubungi, Minggu (6/3/2011). Hal itu dikatakannya mengomentari desakan ketegasan pemerintah soal larangan Ahmadiyah.

Dipo juga mengomentari pernyataan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menilai pemerintah pusat lepas tangan soal Perda pelarangan Ahmadiyah di sejumlah daerah. "Desakan Din Syamsuddin ke Pemerintah Pusat salah alamat," kata Dipo.

Menurut Dipo, dari awal pemerintah sudah menerbitkan SKB 3 Menteri untuk pengaturannya, tinggal masyarakat di daerah menjalankan dan mematuhi kesepakatan dalam SKB 3 Menteri itu. Dipo Alam mengajak semua pihak agar konsekuen menjalankan kesepakatan SKB 3 Menteri soal kontroversi Ahmadiyah.

Dipo menilai upaya meredakan konflik kekerasan antar umat Islam dan warga Ahmadiyah dapat dicegah oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, walikota dan kecamatan sampai ke kepala desa.

"Karena merekalah yang paling tahu keadaan dan bertangung jawab terhadap kerukunan warganya," ucapnya.

Sebelumnya, Din mengomentari Perda pelarangan Ahmadiyah di Jawa Timur sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat. Harusnya ada ketegasan tentang keluarnya perda pelarangan tersebut.

"Saya menilai ini adalah cara pemerintah pusat lari dari masalah dan melemparkan ke daerah," ujar Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat. Selasa (1/3) lalu.

(zal/fay)