PKB Tekankan Koalisi Terbatas Dibanding Reshuffle

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhati-hati menanggapi isu reshuffle kabinet dan penataan ulang keanggotaan Setgab Koalisi. Hal ini termasuk dua kementerian yang diminta Gerindra maupun tambahan yang Golkar inginkan.

"Sekali lagi ya, urusan kabinet adalah urusan Presiden SBY. Itu hak prerogatif beliau," ujar Ketua FPKB, Marwan Ja'far, melalui telepon, Minggu (6/3/2011).

Dia sepakat bahwa perlu ada penataan ulang Setgab Koalisi. Prioritasnya membangun koalisi yang solid, seirama dan sejalan dengan langkah-langkah presiden dalam melalukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Pengalaman 1,5 tahun terakhir menunjukkan, koalisi yang tidak solid menjadi gangguan bagi jalannya pemerintahan. Maka perlu evaluasi total dan komprehensif terhadap kebersamaan politik di legislatif dan eksekutif.

Jangan sampai di sisa waktu 3,5 tahun bagi pemerintahan SBY tersita waktunya untuk oleh hiruk pikuk politik menyangkut koalisi. Sangat perlu dipikirkan koalisi dengan keanggotaan terbatas, terukur, solid dan terpercaya komitmennya dalam demokrasi sehat.

"Supaya dapat dihindari mengurus peserta koalisi yang tidak loyal, berbelit-belit dan suka membuat manuver politik sendiri. Rakyat butuh pemerintahan stabil dan pro kepentingan rakyat, tanpa hiruk pikuk yang hanya bargaining position," tegas Marwan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra meminta jatah dua kursi kementerian bagi kadernya. Ini merupakan kompensasi atas kesediaan partai besutan Prabowo Subijanto itu untuk menggantikan posisi PKS dalam Setgab Koalisi.

Sementara terhadap Partai Golkar yang juga mbalelo dari kesepakatan Setgab Koalisi dalam voting penggunaan hak angket DPR untuk isu mafia pajak, konon hanya akan dikurangi jumlah kadernya yang duduk dalam KIB II. Namun justru Partai Golkar minta agar lebih banyak lagi kadernya yang Presiden SBY angkat sebagai menteri.

(lh/fay)