Kontrak Politik Koalisi Diminta Dirumuskan Ulang

Jakarta - Agar koalisi pemerintahan bisa kembali efektif, kontrak politik koalisi diminta untuk dirumuskan ulang. Perumusan ulang ini untuk mengatur lebih jelas batasan koalisi serta konsekuensinya, agar aturan tidak bersifat normatif saja.

"Yang bisa kita lakukan adalah menulis ulang kontrak politik karena yang dahulu terlalu normatif," ujar Ketua DPP PAN, Bima Arya, dalam Diskusi Publik Politisi Kaum Muda dengan tema 'Setgab: Bubar Gerak, Jalan' di Jl Bumi Asri C-3 Kompleks Liga Mas Indah, Perdatam, Jaksel, Minggu (6/3/2011).

Menurut Bima, selain perumusan ulang kontrak politik, juga diperlukan mekanisme pembuatan keputusan di Setgab yang harus jelas. Jangan hanya terlihat solid saat foto bareng, tapi malah konflik di media.

"Jangan sammpai solid di dalam berpelukan foto bareng tapi di luar berantem di media," sindirnya.

Bima juga mengkritik tingkah sejumlah partai koalisi yang dinilai sering mengeluarkan pernyataan bodoh. Seperti ucapan soal koalisi yang hanya dilakukan dengan SBY dan bukan koalisi di parlemen.

"Perdebatan sekarang ini sudah bersifat praktis, itu muncul banyak pernyataan yang merupakan kebodohan politik seperti kita berkoalisi dengan SBY saja dan bukan Demokrat. Juga tidak ada oposisi di Indonesia, itu adalah kebodohan politik. Setgab dibentuk agar bagaimana sistem presidensil ini tetap kuat berhadapan dengan multi partai," jelasnya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Arif Budimanta mengatakan bahwa PDIP tidak akan gabung dalam koalisi pemerintahan. Di dalam kongres PDIP 2010 lalu, sudah ditegaskan jika PDIP memilih jalan di luar pemerintahan.

"Yang diputuskan di kongres akan jadi dasar untuk kader PDIP. Koalisi ini kami anggap gagal karena gagal mencapai cita-cita dalam visi misi Presiden. Koalisi tidak efektif untuk mencapai cita-cita rakyat," katanya.

(adi/gun)