PD: Tak Elok Golkar Minta Tambahan Menteri

Jakarta - Di saat posisinya dalam Setgab Koalisi terancam, Partai Golkar meminta lebih banyak lagi kadernya duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Apakah itu layak mengingat sikap 'ulah' Golkar terhadap mitra koalisinya selama 1,5 tahun terakhir?

"‎​Lha kok malah minta tambah menteri? Ngrogoh rempelo ini tendensinya," tanggap Wasekjen PD, Ramadhan Pohan, kepada detikcom, Minggu (6/3/2011).

Komentar menyitir peribahasa dalam bahasa Jawa yang lengkapnya berbunyi diwenehi ati ngrogoh rempelo (diberi hati malah minta jantung) itu, menanggapi pernyataan Ketua Departemen Kajian Kebijakan DPP Golkar, Indra J Piliang. Dia yakin koalisi lebih membutuhkan Partai Golkar dibanding sebaliknya dan setidaknya harus ada 4 kader Golkar yang duduk di kementerian.

Ramadhan menduga pernyataan tersebut didasarkan jumlah kursi Golkar yang sangat siginifikan di parlemen. Namun pengalaman 1,5 tahun terakhir membuktikan kekuatan itu bukannya untuk memperkuat Setgab Koalis, melainkan justru memperlemah.

"Memang besar dan banyak di parlemen, tetapi merongrong terus kebijakan utama pemerintah. Jelas tak jadi jaminan apapun di parlemen. Kasus 1,5 tahun terakhir kan seperti itu," gugat dia.

Berulang kali politisi anggota FPG melakukan manuver yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono yang justru didukung oleh partainya. Terus berulangnya aksi pembangkangan politisi Golkar terhadap 11 butir kesepakatan koalisi yang ditandatangani Ketum DPP Golkar, membuat Setgab Koalisi rapuh.

"Persoalannya sekarang adalah koalisi ditata lebih solid dan koalisi betul-betul mendukung kebijakan pemerintah yang sudah diputuskan. Di dalam situasi sekarang, tidak elok Golkar mendikte dan menekan Pak SBY," tegas Ramadhan.

Ada tiga orang kader Partai Golkar yang saat ini duduk di dalam pemerintahan. Mereka adalah Agung Laksono (Menko Kesra), MS Hidayat (Menteri Perindusterian) dan Fadel Muhamad (Menteri Kelautan dan Perikanan).

Menyusul sikap mbalelonya terhadap keputusan Setgab Koalisi dalam voting penggunaan hak angket DPR untuk isu mafia pajak, Golkar terancam dikenai sanksi. Opsinya adalah mendepaknya sama sekali dari Setgab Koalisi atau mengurangi kader Golkar di kementerian.

(lh/fay)