SBY Mau Reshuffle Apa Rijsttafel Sih?

SBY Mau Reshuffle Apa Rijsttafel Sih?

- detikNews
Minggu, 06 Mar 2011 14:26 WIB
Jakarta - Dunia politik saat ini sedang hiruk pikuk soal rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hiruk pikuk reshuffle ini dikritisi pengamat politik J Kristiadi. Menurut Kristiadi, membahas reshuffle yang akan dilakukan SBY tidak ada gunanya.

"Sebetulnya kita tidak ada gunanya ngomong reshuffle saat ini," kata Kristiadi dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (6/3/2011).

Yang terjadi sekarang ini menurut Kristiadi lebih tepat diistilahkan Rijsttafel, sajian makanan yang disajikan kepada para tamu. SBY tidak menunjukkan niat yang serius melakukan reshuffle untuk kepentingan rakyat. Yang terlihat hanya membagi-bagikan kue pada parpol untuk kenyamanan SBY semata.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau yang dilakukan sekarang ini saya temukan bahasa Belanda, itu Rijsttafel, penyajian makanan pada tamu. Ini cuma bagi-bagi kue, tidak ada diskusi publik yang bisa meyakinkan apakah setelah dilakukan reshuffle pemerintah akan efektif," kritik pengamat politik dari CSIS ini.

Bila serius melakukan reshuffle, semestinya SBY secara jelas menentukan apa tujuan dan agenda mendesak dari reshuffle. Namun hingga saat ini apa tujuan dan agenda reshuffle tidak pernah dibicarakan.

Sampai sekarang, lanjut Kristadi, tidak ada yang greget yang bisa membuktikan reshuffle itu memiliki agenda untuk kepentingan rakyat. Yang terlihat hanya bagi-bagi kekuasaan dan tidak ada urusannya dengan rakyat.

"Isu kayak gini memang menarik untuk dibicarakan untuk menaikkan andrenalin, tapi tidak untuk hal yang
hakiki," tegas Kristiadi.

Hingga kini Istana belum mengumumkan kapan reshuffle akan dilakukan. Namun anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok memastikan reshuffle pasti akan dilakukan SBY. Proses yang berjalan saat ini adalah SBY sedang menentukan posisi-posisi menteri baru di tubuh kabinetnya.

"Sudah pastinya (reshufle). Ini lagi jalan prosesnya," ucap Mubarok.

Pasca hak angket pajak kandas pada 22 Februari lalu, desakan untuk melakukan reshuffle kabinet kencang didengungkan terutama pada dua partai koalisi yang dinilai 'membelot' yakni PKS dan Partai Golkar.

(iy/gun)


Berita Terkait