Gerindra Masuk Koalisi, Aktivis HAM Khawatir

Jakarta - Rencana masuknya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan SBY-Boediono membuat aktivis HAM khawatir. Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai masuknya Gerindra ke kekuasaan bisa menghambat penuntasan kasus penghilangan orang 1997-1998.

"Pasti itu mempengaruhi, Gerindra tidak masuk saja penuntasan tidak jalan. Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) punya interest agar kasus itu tidak diotak-atik," kata Haris saat dihubungi detikcom, Sabtu (5/3/2011).

Haris melanjutkan, masuknya Gerindra ke kekuasaan bisa menjadi alat tawar menawar politik agar penuntasan kasus Orang Hilang itu diam di tempat.

"Prabowo Subianto adalah orang yang patut dimintai pertanggungjawabannya atas kasus penghilangan orang yang belum tuntas sampai hari ini," imbuh Haris menambahkan vonis Mahkamah Militer kepada Mantan Danjen Kopassus dulu tidak cukup.

Haris juga mengaku kecewa dengan sikap Presiden SBY yang akan memasukkan Gerindra di barisan koalisi. "Yang jadi pertimbangan SBY hanyalah menyelamatkan pemerintahannya sampai 2014," ujarnya.


(lrn/ape)