Intervensi Pemerintah Matikan Sepakbola Nasional

Jakarta - Intervensi pemerintah seperti terlihat jelang kongres PSSI yang akhirnya diundur sesuai putusan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA)  dapat mematikan persepakbolaan nasional. Sebab, salah satu yang pantang dilakukan pemerintah di negara mana pun di dunia sesuai statuta FIFA adalah intervensi pemerintah, termasuk terhadap PSSI.

"Jika Indonesia terkena sanksi FIFA akibat intervensi pemerintah, maka yang rugi kita sendiri. Itu artinya bukan saja mencoreng wajah Indonesia di mata internasional, tapi juga akan membuat masa depan sepakbola tanah air semakin suram. Bersyukur, belum lama ini FIFA tak menjatuhkan sanksi tersebut," pengamat sepakbola, Irawadi Hanafi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/3/2011).

Menurut Irawadi, Indonesia harusnya belajar dari sejumlah negara yang sudah pernah mendapat sanksi FIFA karena kuatnya  intervensi pemerintah di negara tersebut. Sebut saja negara seperti Nigeria, Yunani, Kamerun, Tunisia, Irak, Brunai Darusalam, Kuwait, Iran, Mandagaskar, Tunisia, Albania dan lain-lain. Bahkan, sejumlah negara besar seperti Inggris dan Prancis pun mendapat sanksi yang sama
dari FIFA akibat intervensi pemerintah tersebut.

"Ini artinya, bahwa FIFA begitu independen. Mereka tak perduli negara besar seperti Inggris dan Prancis pun kalau melanggar pasti diberikan sanksi. Nah, Indonesia  seharusnya belajar dari kasus-kasus tersebut. Sebab, suka atau tidak, inilah peraturan yang berlaku secara internasional," jelasnya yang juga mantan pengurus PSSI itu.

Ditempat terpisah, Direktur Negarawan Center, Johan Silalahi menilai intervensi Presiden SBY pada PSSI melalui Menegpora Andi Malarangeng sangat beresiko karena dapat dipersepsikan terkait dengan kepentingan partai politik, bukan karena kepentingan bangsa. "Pemerintah harus mendorong tumbuhnya civil society seperti PSSI tanpa ikut campur berlebihan. Sebab, kalau itu dilakukan akan merugikan
sepakbola dalam jangka panjang,ujarnya.

Irawadi berpendapat, kalau pemerintah tak segera mengubah sikap dengan terus melakukan intervensi bukan mustahil sanksi FIFA akan segera diterima Indonesia. Sebab, sinyalnya sudah ada seperti pernah diungkapkan Dali Taher, bahwa FIFA mengirim surat elektronik peringatan keras menolak intervensi pemerintah di PSSI.

Irawadi menambahkan, menjadi tidak relevan berbicara tentang kedaulatan negara dalam kontek statuta FIFA. Sehingga, beberapa komentar seolah menantang pemberlakuan sanksi tersebut. "Ini bukan soal kedaulatan, tapi soal peraturan yang berlaku di FIFA secara internasional yang harus ditaati dan dilaksanakan seluruh negara di dunia. Kalau kita memahami makna kedaulatan secara sempit dalam kontek FIFA ini sama artinya dengan makin meminggirkan persepakbolaan nasional dari kancah internasional. Dan itu artinya juga bahwa sepakbola kita akan semakin mundur dan jauh tertinggal,"ungkapnya.

Namun begitu, Irawadi mengaku ada hikmah yang bisa dipetik dibalik kisruh PSSI ini. Sebab, dinamika PSSI dengan segala pernak perniknya berujung pada dua hal baik. Pertama, dimundurkannya kongres PSSI sampai suasana kondusif. Kedua, kuatnya opini publik yang membuat pemerintah risih dan berpikir ulang untuk melakukan intervensi yang sama kepada PSSI.


(zal/van)