"Kalau dipenuhi, itu hak Pak SBY dan Pak Prabowo. Pak SBY punya hak prerogatif, sedangkan Pak Prabowo punya kewenangan di Gerindra," ujar Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani usai rapat di Wisma Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (4/3/2011).
Muzani menjelaskan tawaran koalisi datang dari Demokrat. Namun mengenai pos menteri yang ditawarkan, Muzani mengaku belum sampai ke arah sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muzani menerangkan Gerindra memberi syarat soal ketahanan pangan dan pembangunan pertanian. Jika program itu disetujui SBY, maka Gerindra kemungkinan besar akan masuk. Gerindra pun menginginkan kursi menteri BUMN dan menteri pertanian.
"Pos menteri BUMN dan menteri pertanian sesuatu yang inhern, jika salah satu program dipenuhi. Karena tidak mungkin program dipenuhi tanpa pos-pos itu. kalau syarat itu dipenuhi kita pertimbangkan untuk bergabung," terangnya.
Muzani pun membantah jika tawaran ini karena Gerindra mendukung demokrat menolak hak angket. "Kalau SBY merasa nyaman belakangan lalu mengajak bersama di pemerintahan itu lain. Namun kita tidak ingin hanya menjadi pelengkap penderita. Kita ingin memberikan efektifitas. Pemerintah tinggal 3,5 tahun,' lanjutnya.
(rdf/van)











































