Jelang Pilpres, Pemerintah Harus Tertibkan LSM Asing

Jakarta - Anggota komisi I DPR Djoko Susilo memrediksi, pemilihan presiden (pilpres) mendatang akan banyak gangguan keamanan berupa provokasi massa. Salah satunya dilakukan oleh pihak asing melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tersebar di Indonesia."Penyebaran provokasi tersebut mungkin bukan lagi dalam bentuk kekacauan, kekerasan atau konflik, tetapi bisa berupa black propaganda mengenai peserta pilpres."Demikian ungkap Djoko kepada wartawan usai rapat dengar pendapat komisi I DPR dengan Kepala BIN AM Hendropriyono di Gedung DPR/MPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (25/5/2004) sore.Ia menambahkan penyebaran tersebut dilakukan dalam bentuk hasil riset yang dipublikasikan. "Isu-isu ini akan mudah menimbulkan perpecahan antar pendukung capres. Apalagi mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang paternalistik dan fanatik." "Dan kalau sampai isu-isu itu dipercaya, tentu para pendukung slaah satu kandidat bisa mengamuk dan melampiaskan kekesalan dengan menyerang kelompok lain," tukasnya. Djoko mengusulkan pemerintah harus mengawasi tingkah laku LSM-LSM ini menjelang pilpres. "Pemerintah harus melakukan penertiban dan pengawasan secara khusus terhadap LSM asing yang beroperasi di Indonesia," ujarnya. Menanggapi adanya travel warning yang dikeluarkan sejumlah negara agar warganya menghindari perjalanan ke Indonesia, menurutnya adalah hal yang wajar. "Dari analisis intelijen, keamanan dalam negeri masih kondusif dan tidak rawan. Dan travel warning itu merupakan hal yang wajar dilakukan sebuah negara sebagai bentuk kehati-hatian karena memang akhir-akhir ini banyak ledakan bom." "Tapi, terbukti pula dengan cepat aparat mampu menggulung kompolotan itu. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Djoko. (ton/)