Reshuffle Jangan Jadi Drama Kekuasaan, Lakukan Saja

Solo - Pertemuan internal Presiden SBY di Cikeas menambah kencang wacana pergantian menteri kabinet. Presiden SBY sebagai pemilik hak prerogatif semestinya tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Reshuffle, lakukan saja!

"Kalau memang akan dilakukan, ya lakukan saja. Sepenuhnya itu hak presiden. Tak perlu diwacanakan terus-menerus seperti ini. Secara politis, hal tersebut terus diwacanakan karena terjadi pelapukan koalisi," ujar politisi PDIP Aria Bima dalam rilisnya, Jumat (4/3/2011).

Karena terjadi pelapukan koalisi, akhirnya rakyat dipertontonkan drama kekuasaan yang tidak solid oleh penguasa yang sedang panik. Padahal pada saat bersamaan, rakyat sedang dalam kondisi amat sulit menghadapi berbagai persoalan hidup.

"Rakyat disuguhi drama murahan itu di tengah semakin tingginya harga kebutuhan pokok, kemacetan yang luar biasa parah di Pelabuhan Merak, gagalnya produksi beras dan ancaman impor yang akan mengikutinya. Ini tragis, karena seharusnya waktu dan energi pemerintah digunakan untuk mengurus masalah-masalah besar rakyat seperti itu, tapi hanya urusan bagi-bagi kue kekuasaan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Aria Bima juga menilai perombakan koalisi dan kabinet adalah bukti nyata dampak politik pencitraan yang selama ini digunakan pemerintah. Pencitraan yang dibangun sedemikian intens, namun di balik citra itu, ternyata muncul resistensi dari publik dan bahkan dari mitra koalisi sendiri.

"Ini sebuah tragedi politik pencitraan. Secara faktual banyak masalah yang tidak ditangani secara tuntas, tapi hanya sibuk terus membangun citra. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, bukan citra. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam mengelola negara," demikian Aria Bima.

(fay/asy)