Pelarangan Ahmadiyah di Daerah Tak Seragam Picu Konflik

Jakarta - Beberapa daerah melarang aktivitas Ahmadiyah melalui surat keputusan kepala daerah. Namun pelarangan yang tidak seragam di daerah yang satu dan yang lainnya, justru bisa menjadi pemicu konflik.

"Ini masalah serius yang sudah mengemuka di tingkat nasional. Harus pemerintah pusat yang buat itu (larangan). Kalau dipidanakan dari pusat maka itu menjadi seragam. Kalau SKB 3 Menteri itu diefektifkan, menurut saya seharusnya dievaluasi bagaimana bisa lebih tegas lagi dan lebih to the point," kata mantan Gubernur DKI, Sutiyoso.

Hal itu dia sampaikan usai diskusi bertajuk 'Kemacetan Jakarta Adakah Solusinya'. Diskusi digelar di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2011). Pengamat transportasi Dharmaningtyas dan Kadishub DKI Udar Pristono juga hadir sebagai pembicara.

Sutiyoso menambahkan, jika kebijakan tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah tidak seragam, maka akan menyulitkan kepala daerah. "Jadi sebaiknya dari pusat saja. Sudah jelas-jelas dia, tidak bisa menjadi agama sendiri. Ya sudah tindakan keras perlu dilakukan," imbuhnya.

Menurut dia, hanya ada dua pilihan bagi Ahmadiyah yakni kembali ke Islam yang benar atau menjadi agama sendiri. Sekarang ini sudah saatnya membuat keputusan yang pasti tentang Ahmadiyah. Jika tidak, maka energi dan pikiran akan tersedot ke hal-hal semacam itu.

Teknisnya Pemerintah Pusat menyerahkan ke daerah-daerah? "Kalau itu lempar tanggung jawab. Masalah ini sudah nasional, harus diambil alih oleh pusat. Karena ketidakseragaman itu menjadi masalah pemicu konflik lagi," ucap mantan Panglima Kodam Jaya ini.

Ketika ditanya apakah pemerintah tidak berani mengeluarkan kebijakan yang seragam, Sutiyoso tidak melihat adanya alasan untuk tidak berani. "Pemerintah kok nggak berani? Punya otoritas kok, harus berani apa pun risikonya. Ambil risiko paling kecil," ujar dia.

(vit/fay)