Setelah Reshuffle, SBY Harus Ungkap Kesepakatan Koalisi

Jakarta - Bila aksi silat lidah soal pelanggaran butir kesepakatan koalisi terus berlangsung, Presiden SBY akan membeberkan detail nota penting itu kepada publik. Lalu kapan sebaiknya itu dilakukan? Sebelum atau sesudah reshuffle kabinet?

"Sesudah reshuffle terjadi, Presiden SBY harus membukanya kepada publik," jawab Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politica, kepada detikcom, Kamis (3/3/2011).

Logika sebab akibat yang menurutnya harus dipertimbangkan benar ketika memilih waktu tepat membuka nota kesepakatan yang sama-sama dijadikan 'tameng' oleh PD dan Golkar-PKS untuk saling tuduh. Bila pengungkapan dilakukan sebelum reshuffle kabinet, maka akan mudah masyarakat menilai reshuffle sebagai dampak kisruh politik.

"Seharusnya reshuffle dilakukan berdasar pertimbangan hasil evalusi kinerja dan capaian, bersih dari kesepakatan politik. Bukannya malah hasil transaksi politik," jelasnya.

Pria berkacamata ini mengakui, menteri merupakan posisi politik dan reshuffle pasti dipengaruhi pertimbangan-pertimbangan politis. Maka kesan sebagai transaksi politik tetap muncul meski Presiden SBY membuka nota koalisi setelah reshuffle. 

"Sampai kapan pun persepsi politis itu akan tetap ada, sebab kabinet ini kan memang kabinet politis," cetusnya.

Namun itu masih lebih baik sepanjang disertai penjelasan detail dan tegas mengenai hasil evaluasi kinerja menteri bersangkutan. Isu miring dan persepsi keliru dapat diminimalisir bila penjelasan yang Presiden SBY sampaikan benar-benar transparan dan obyektif.

"Bahwa setelah reshuffle ada pola koalisi baru yang terbentuk, itu yang harus diikat dalam kesepakatan politik baru dan transparan di hadapan masyarakat," wanti Toto paggilan akrab Yunarto mengenai antisipasi terulangnya tudingan pelanggaran kesepakatan koalisi.

(lh/mok)