.webp)
"Dengan adanya jembatan bawah tanah, nantinya warga yang berjalan kaki tidak akan berbaur dengan arus lalu lintas sehingga menyebabkan lalu lintas terhambat karena menunggu warga yang menyeberang seenaknya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2011).
Penyeberangan bawah tanah ini, pastinya lebih efektif jika dibandingkan dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dibangun di atas jalan raya. Penyeberangan dengan sistem bawah tanah, tidak akan menggangu lalu lintas kendaraan karena pejalan yang menyeberang asal-asalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, segala rencana Pemprov selalu terkendala karena terbatasanya anggaran. Maka dari itu untuk membangun penyeberangan ini, Pemprov akan menggandeng pihak-pihak swasta yang mempunyai niatan bersama untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik.
"Misalnya dengan mengajak pengelola mal atau perkantoran nantinya jelas akan diuntungkan dengan dibangunnya jembatan tersebut, karena karyawan atau pengunjung nantinya akan dibuat mudah untuk mengakses tempat mereka," jelas Prijanto.
Sementara itu, menurut Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Tauchid, saat ini Pemprov tengah menggodok dan mengkaji serius rencana itu. Pemprov sedang melakukan hitungan, untuk mengetahui kira-kira berapa besaran nominal yang dibutuhkan.
"Masalah pembiayaan saat ini kita masih sedang hitung, karena banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kita," ungkap Tauchid.
Tauchid menambahkan, untuk membangun penyeberangan bawah tanah anggaran yang butuhkan memang lebih besar dibandingkan dengan membangun JPO. Diprediksi besarannya bisa mencapai 3 atau 4 kali harga pembuatan jembatan yang berdiri di atas jalan raya yang biasanya menelan biaya hingga Rp 2 miliar.
"Jadi kalau untuk jembatan bawah tanah diprediksi sekitar 6 atau 8 miliar. Tapi dana ini masih bisa kurang atau lebih, tergantung lokasi," bebernya.
(lia/anw)
