Selesaikan Kasus Ahmadiyah, Komisi VIII DPR Minta Kedepankan Dialog

Jakarta - Komisi VIII DPR meminta agar persoalan Ahmadiyah diselesaikan dengan mengedepankan dialog. DPR menentang penyelesaian kasus ini dengan cara-cara kekerasan.

"Tetapi jangan menggunakan kekerasan, hendaknya Ahmadiyah diselesaikan dengan dialog dan pembinaan. Karena dalam agama apapun kekerasan juga dilarang," ujar Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada wartawan sebelum rapat dengar pendapat dengan Kapolri yang diwakilkan kepada Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Kadir mengatakan, cara-cara damai ini perlu ditempuh, kendatipun Komisi VIII DPR telah sepakat jika ajaran Ahmadiyah itu sesat. Sebab, Ahmadiyah keluar dari konteks ajaran agama Islam.

"Ya kita sudah bersepakat bahwa Ahmadiyah itu sesat. Karena ajarannya telah keluar dari konteks ajaran Islam," kata Kadir.

Terkait kasus di Cikeusik dan Temanggung, DPR akan meminta perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polri.

"Ya hari ini kita akan minta progres penanganan kasus kemarin. Meskipun ini dimensinya agama, tetapi persoalan keamanan dan ketertiban jadi terganggu, karena itu tugas Polri makanya kita minta penjelasan dari Polri," imbuhnya. (van/gun)