Minta Fasilitas VVIP, DPR Menghindar dari Kesemrawutan Bandara

Jakarta - Anggota DPR ramai-ramai meminta fasilitas VVIP di bandara agar terhindar dari antrean dan berdesakan dengan penumpang pesawat. Kondisi tersebut seharusnya menjadi evaluasi DPR untuk memperbaiki pelayanan publik.

"Kondisi seperti itu adalah gambaran bagaimana masyarakat kita dilayani sedemikian jelek oleh pengelola bandara atau maskapai penerbangan," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/3/2011).

Dengan gambaran semerawutnya bandara, imbuh Sebastian, anggota DPR seharusnya mendorong pihak terkait untuk memperbaiki kondisi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan kewenangan yang dimiliki.

"Bukannya meminta fasilitas VVIP, itu sama saja menghindar dari masalah yang ada," ujar Sebastian.

Meski pelayanan khusus anggota DPR tertulis dalam prosedur protokoler, Sebastian menganggap apa yang diminta wakil rakyat tersebut terlalu mengada-ada.

"DPR seharusnya berusaha berjuang memberi pelayanan publik terbaik, bukan mencari jalan untuk keluar dari kesulitan demi kepentingan pribadi mereka," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan anggota DPR ramai-ramai meminta fasilitas khusus VVIP di Bandara agar tidak disamakan dengan pengguna bandara lainnya. Anggota DPR itu beralasan karena fasilitas VVIP merupakan bagian dari prosedur dari protokoler agar tidak mengantre.

"Parlemen minta fasilitaslah, seperti ruang VVIP, jadi itu kan termasuk ke dalam protokoler, diberikan fasilitas di bandara agar tidak antre juga, itu dimungkinkanlah," kata anggota DPR Komisi XI Muchtar Amma saat rapat dengar pendapat dengan AngkasaPura (AP) II di Gedung DPR.

Bahkan lebih jauh lagi, anggota Fraksi Hanura ini meminta agar anggota DPR diberi tanda pengenal khusus dari AP II, terutama di Bandara Soekarno-Hatta agar mendapatkan kemudahan dalam menggunakan jasa bandara.

(ahy/nrl)