Reshuffle Harusnya Bukan Cuma Menteri dari PKS dan Golkar

Jakarta - Pidato Presiden SBY mengenai kekrisruhan koalisi parpol pendukung pemerintahannya dapat dipastikan berujung reshuffle kabinet. Seharusnya bukan cuma kader PKS dan Golkar saja yang terkena reshuffle, melainkan juga menteri dari parpol lain mitra koalisi termasuk PD.

"Pertimbangan reshuffle juga dipengaruhi pertimbangan profesionalitas dan penilaian masyarakat atas menteri bersangkutan," kata Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politica, kepada detikcom, Rabu (2/3/2011).

Faktor 'kenakalan' dalam koalisi sudah pasti akan menjadi pertimbangan untuk mencopot menteri, namun penilaian profesionalisme diyakininya akan lebih mendapatkan penekanan. Hal ini setidaknya telah jauh-jauh hari Presiden SBY tunjukkan dengan menugaskan kepada UPKP4 melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja setiap kementerian.

Karena didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan capaian, maka bila dilakukan reshuffle  kabinet seharusnya bukan cuma menteri dari Golkar dan PKS saja. Sebab ada menteri dari dua parpol itu yang berprestasi dan sebaliknya ada menteri dari parpol lain mitra koalisi yang kinerjanya layak dipertanyakan.

"Termasuk menteri dari PD ada juga lho," celetuk Toto, panggilan akrabnya.

Di sisi lain, bila reshuffle hanya dikenakan kepada menteri dari PKS dan Golkar maka dampaknya akan buruk bagi Presiden SBY. Masyarakat akan menilai tindakan reshuffle melulu sebagai alat tawar menawar politik dan bukan untuk meningkatkan kinerja serta capaian pembangunan yang pemerintah laksanakan.

"Kalau hanya menteri dari Golkar dan PKS yang kena reshuffle, maka SBY merendahkan derajat hak prerogatifnya sebagai Presiden RI," jelasnya.
 
Bila memang ada menteri dari PKS-Golkar yang dipertahankan dalam KIB II, bukankan itu berarti dua partai 'nakal' itu tetap ada dalam Setgab Koalisi?

"Itu risiko. Tapi perlu ada penegasan mengenai kewajiban parpol mitra koalisi di dalam pakta koalisi," jawab Toto.

(lh/nrl)