"Saya itu pembantu Presiden, reshuffle itu hak prerogratif Presiden. Kalau Presiden mau mengganti ya tidak masalah, saya siap," ujar Salim disela-sela rapat kerja dengan Komisi VIII DPR terkait RUU Penanganan Fakir Miskin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2011).
Menurut Salim, PKS sudah menegaskan bahwa seluruh kadernya yang saat ini duduk di kursi menteri harus legowo bila terkena reshuffle.
"Beliau pasti punya penilaian terkait kabinetnya dan sebagai menteri dari PKS saya siap direshuffle," terangnya.
Terkait pidato Presiden SBY yang akan melakukan evaluasi kepada para partai koalisi, Salim menyambut hal itu. Namun ia meminta Demokrat juga melakukan evaluasi internal terkait hubungannya dengan partai lainnya.
"Demokrat sendiri juga harus mengevaluasi diri. Bandingkan koalisi dengan 5 tahun pertama, kenapa sekarang makin besar perbedaannya. Ini juga seharusnya dievaluasi," imbuhnya.
(her/rdf)











































