PDIP Sarankan SBY Lakukan Reshuffle Kabinet

Jakarta - PDIP mengamati pidato Presiden SBY terkait kerapuhan koalisi. PDIP menyarankan Presiden SBY segera melakukan reshuffle kabinet.

"Kalau Presiden merasa kurang nyaman dengan pembantunya ya berhentikan saja pembantunya," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Menurut Tjahjo, Presiden mengungkapkan kerapuhan koalisi kepada publik. Seharusnya, ungkapan kekecewaan tersebut dilakukan secara konkret namun tidak di depan masyarakat.

"Menurut saya sangatlah kecil Presiden pidato. Secara nasional hanya khusus soal koalisi partai-partai yang sangat rapuh. Ganti saja para menteri yang dianggap tidak mampu bekerja optimal membantunya sebenarnya cukup tertutup atau jubirnya saja," terang Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, reshuffle kabinet adalah bagian dari hak prerogatif presiden. Karenanya partai koalisi sekalipun tidak boleh menentang jika diambil keputusan tersebut.

"Sebenarnya hak prerogatif presiden. Bisa setiap saat mengganti dan mengangkat kabinetnya setiap saat dan reshuffle kabinet sebenarnya dalam sistem pemerintahan presidential adalah hak penuh presiden," jelasnya.

(van/gun)