Sebelumnya, Presiden SBY mewanti-wanti jika ada partai yang tidak bisa berkomitmen, maka harus hengkang dari koalisi. Agung mengatakan peringatan dari SBY itu sebaiknya diikuti.
"Warning atau seruan dari Bapak Presiden tentang koalisi sebaiknya diikuti dengan baik. Saya kira patut untuk kemudian diindahkan oleh seluruh anggota koalisi karena tujuannya sangat baik," ujar Agung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agung menambahkan, tujuan dari warning SBY adalah, bagaimana, Setgab turut menciptakan iklim politik yang kondusif bagi proses pembangunan negara. Golkar menurutnya sudah berulang kali menegaskan, tidak ada niat untuk keluar dari koalisi.
"Karena komitmennya sudah jelas, sampai pemerintahan ini berlangsung di 2014. Tidak ada niat dan tidak perlu dihubung-hubungkan," tegas Agung.
Mengenai reshuffle, Golkar menyerahkan semuanya kepada Presiden. Golkar saat ini ingin memenuhi apa yang sudah ditandatangani sebelumnya dalam koalisi.
"Dan sekali lagi patut diindahkan oleh seluruh anggota koalisi dan akan bisa menghindarkan terjadinya perbedaan-perbedaan seperti yang terjadi kemarin di hak angket itu," jelasnya.
Apakah Agung takut terkena reshuffle? "Saya kira itu bukan pertanyaan, ada yang lain?" jawabnya.
Pernyataan Agung agak berbeda dengan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Priyo yakin Golkar tidak pernah melanggar aturan koalisi.
Golkar juga menyerahkan keputusannya kepada SBY sebagai ketua koalisi terkait hubungan di koalisi. Golkar tidak gentar dan lebih bersikap menunggu.
"Sampai hari ini Golkar tidak pernah merasa melanggar satu pun poin kontrak koalisi, sehingga kami tidak masalah. Silakan saja diambil keputusan terbaik, Golkar biasa saja," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3) kemarin.
(nwk/fay)











































