"Silkan saja itu hak masing orang menyampaikan usulan, tetapi kata akhirnya ada di tangan Presiden. Presidenlah yang akan memutuskannya itu hak prerogratif Presiden," kata Tifatul di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (1/3/2011).
Tifatul mengaku tidak kecewa dengan sikap PKS yang selama ini sering berseberangan dengan Setgab Koalisi. Malah menurutnya ke depan justru harus ada perbaikan-perbaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, siapa pun yang berkuasa harus menjalin koalisi intensif. Jika tidak, potensi salah paham terus akan terjadi karena Indonesia sangat majemuk. "Beda suku, beda partai dan ke depan pun prediski kita data partai 10 sampai 15% saja," katanya.
Tifatul menambahkan, dirinya ditugaskan partai bekerja di kabinet untuk menyuksekan program Presiden. Apa yang terjadi di DPR selama ini menurutnya yang pada akhirnya menyebabkan dirinya 'dikuyo-kuyo'.
"Kejadian ini sebetulnya di parlemen cuma saya yang diunyeng-unyeng. Jadi kejadian di parlemen perbedaan pendapat itu antara fraksi itu, itu dikomunikasikan jangan kekuatan sebesar ini tidak dikonsolidasikan," kata Tifatul.
(anw/mad)











































