"Presiden itu punya kewenangan 100 persen. Presiden tak perlu ditekan-tekan," kata Anas usai menghadiri acara pembukaan Kongres I Perempuan Demokrat Republik Indonesia di Hotel Crown, Jakarta, Senin (28/2/2011).
Anas juga membantah telah memobilisasi elite partainya untuk menekan SBY lewat desakan reshuffle.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ksatria
Sementara itu, kepada Partai Golkar dan PKS yang membangkang dalam pengambilan keputusan hak angket pajak, Anas meminta kedua partai itu berkoalisi secara sejati dan sungguh-sungguh. "Itu saja, sangat simpel," kata Anas.
Menanggapi alasan Golkar dan PKS yang mendukung angket pajak juga demi pemberantasan korupsi yang merupakan visi pemerintah, Anas mengatakan, hal sudah terang jangan dibias-biaskan.
"Kan sederhana saja. Demokrat berpolitk dengan cara yang sederhana, sederhana itu berpolitik secara ksatria, ksatria itu kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Kalau di dalam, di dalam, kalau di luar, di luar. Jadi politik itu kan sudah rumit, jadi jangan ditambah rumit," ujarnya.
(lrn/ape)











































