Komite NU Penyelamat Khittah 1926 Desak MLB

Yogyakarta - Warga NU Penyelamat Khittah NU 1926 menyerukan agar digelar Muktamar Luar Biasa(MLB) NU menyusul pencalonan Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi dan Ketua PBNU KH Shalahuddin Wahid sebagai cawapres.Pernyataaan itu dikemukakan Koordinator Komite Bersama Warga NU PenyelamatKhittah 1926 KH Abdul Muhaimin di kantor Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) di Pura Sorowajan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (22/5/2004).Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi ditetapkan menjadi cawapres PDIP yangmendampingi capres PDIP Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Ketua PB NU KHShalahuddin Wahid terpilih sebagai cawapres Partai Golkar yang mendampingi Wiranto."Kami mendesak Syuriah PB NU untuk menggelar MLB sesegera mungkin sebagai jalanterbaik sebelum kampanye pilpres dimulai. Kami tidak ingin NU secara organisatoris lumpuh hanya gara-gara pengurusnya dicalonkan jadi cawapres,jadi tim sukses atau jurkam," kata Muhaimin.Muhaimin mengatakan desakan MLB diatur dalam AD/ART NU Bab XIX perihalpermusyawaratan tingkat nasional, pasal 50 ayat 1 point (a) menyebutkan bahwa MLB dapat diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kepentingan umum secara nasional atau mengenai keberadaan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.Menurut Muhaimin, menjelang pilpres ini telah memunculkan demoralisasi politik dikalangan NU dari tingkat pusat hingga ranting untuk mobilisasi politikdengan cara-cara yang tidak menjunjung akhlakul karimah.Selain itu, majunya Hasyim dan Gus Solah menyebabkan NU secara organisatoris dari pusat hingga ke bawah telah kosong hingga selesainya penetapan penetapan presiden dan wakil presiden. Hal itu dikhawatirkan akan mengancam keberadaan Jam'iyyah NU sebagai organisasi akibat ditinggal semua pengurus NU di semua tingkatan karena sibuk berkampanye."Kami perlu menyerukan hal ini karena tidak ingin NU pecah dan lumpuh secaraorganisasi. Selain itu berupaya menyelamatkan serta tidak ingin perjuangan perjuangan NU bergeser dari Khittah 1926. Tetapi tidak ikut gerakan dukung-mendukung soal capres atau cawapres," ujar Muhaimin.Menurut pengasuh Ponpes Nurul Umahat Kotagede itu, pihaknya mendukung qaraar (ketetapan) Syuriah PB NU yang ditetapkan (16/5/2004) lalu di Rembang. Namunimbauan itu hendaknya ditindaklanjuti dengan aturan tegas dan mengikat kepada seluruh jajaran kepengurusan NU."Kami juga mendesak Syuriah PB NU secepat mungkin menetapkan aturan sebelum masa kampanye pilpres dimulai, agar para pengurus NU dari semua tingkatan non aktif dari kepengurusan NU. Jika yang bersangkutan menjadi capres/cawapres, tim sukses atau jurkam dan tidak boleh menggunakan fasiltas institusi, atribut dan simbol-simbol NU," katanya.Muhaimim menambahkan pengangkatan H Masdar Faid Mas'udi sebagai pelaksana harian (plh) oleh Syuriah PB NU untuk menjalankan tugas-tugas harian dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART NU serta tanpa mandat yang jelas. "Hal itu berarti pula menampatkan PBNU dalam posisi mengambang dan tidak menjamin bahwa PBNU tidak digunakan sebagai kendaraan politik atau penyalahgunaan organisasi," demikian Abdul Muhaimin. (aan/)