"Sampai sejauh ini belum ada evaluasi dari Pak SBY ke PKS. Tidak ada evaluasi dan tidak ada reshuffle kabinet," tutur Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Senin (28/2/2011).
Menurut Anis, hanya Presiden SBY yang berhak menentukan kelanjutan koalisi. Termasuk terkait keberadaan PKS di kabinet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anis bahkan meminta ada surat kontrak jika PKS diusir dari koalisi. Alasannya, PKS masuk koalisi melalui kontrak koalisi sebelum Presiden SBY dan Wapres Boediono terpilih.
"Kalau mau keluarkan PKS dari koalisi harus ada kontraknya. Karena PKS masuk koalisi juga lewat kontrak koalisi yang ditandatangani SBY," tantangnya.
Sebelumnya desakan PD dan partai koalisi meminta Golkar dan PKS keluar koalisi terus menguat. Koalisi merasa tidak nyaman dengan keberadaan Golkar dan PKS di koalisi.
(van/anw)











































