"Nggak (risih), karena isu reshuffle saya kira sudah lebih dari 100 kali," ujar Menkominfo Tifatul Sembiring usai menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor Kemenkominfo, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/2/2011).
Politikus PKS ini mengatakan, yang menentukan reshuffle bukan partai namun merupakan hak prerogatif presiden. Meskipun ada keinginan reshuffle dari partai penguasa, Tifatul mempersilakan keinginan itu disampaikan ke presiden. Selanjutnya tinggal dilihat bagaimana sikap presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, Presiden akan memperhitungkan langkah reshuffle. Dia pun menilai langkah yang terbaik bagi bangsa ini. Presiden memiliki target, perencanaan, dan visi yang harus diwujudkan.
"Pertumbuhan ekonomi 7 persen di 2014, angka kemiskinan diturunkan di bawah 10 persen, angka pengangguran kita kalau bisa 8 persen. Target-target itu tidak bisa terganggu. Nah kalau beliau mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas, silakan. Itu dijamin UUD. Beliau berarti sudah mempertimbangkan secara matang," tutur Tifatul.
Demokrat tidak suka PKS? "Makanya dikomunikasikan," ujar Tif.
Di tubuh PKS sendiri sejauh ini belum ada pembicaraan terkait isu reshuffle. Menurut Tifatul hal itu terjadi karena isu ini baru saja muncul lagi. Apa pun yang terjadi, Tifatul mengingatkan agar komunikasi terus dilakukan. Terlebih Presiden telah memberi arahan bahwa komunikasi harus intensif dan antisipatif.
"Presiden telah menjelaskan di hadapan Setgab koalisi. Keputusan politik itu seperti orang terjun payung. Kalau sudah terjun nggak bisa balik lagi ke pesawat. Jadi antisipatiflah, perbaiki mutu komunikasi, kalau tidak diperbaiki begini lagi," tutur Tifatul.
(vit/nrl)











































